554-20160121-desa-pinggan-kintamani-bangli-agusm123

Tahapan Pembuatan Peraturan Untuk Desa

554-20160121-desa-pinggan-kintamani-bangli-agusm123

Desa diatur oleh pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk mengatur pemerintahan di bawahnya secara adil. Selain itu, Kepala Desa juga tidak bekerja sendiri karena dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam mengatur pemerintahannya. Bahkan, Kepala Daerah dan BPD bekerja sama untuk membuat Peraturan Desa dengan persetujuan masyarakat dari berbagai pihak. Peraturan tersebut nantinya yang akan mengatur bagaimana pemerintahan desa akan dijalankan. Berikut ini beberapa tahapan dalam membuat peraturan tersebut.

Perencanaan Dan Penyusunan

Kegiatan Raperdes termasuk ke dalam rencana kerja yang akan dibahas bersama BPD, lembaga masyarakat, camat, dan masyarakat umum. Jika dalam proses perencanaan terdapat pendapat dari pihak mana pun, maka pendapat tersebut dapat ditampung dan kemudian didiskusikan bersama kembali. Perencanaan yang telah disetujui bersama kemudian dirapatkan kembali oleh Kepala Desa dan BPD untuk kemudian disusun.

Pembahasan

BPD akan mengundang Kepala Daerah untuk melakukan Raperdes untuk pembahasan lebih lanjut mengenai poin-poin yang sudah didapat dari rapat sebelumnya. Kepala Desa dan BPD memiliki hak yang sama dalam menyampaikan poin. Namun jika keduanya memiliki usulan poin, lebih diutamakan untuk menggunakan usulan dari BPD. Setelah menemukan poin yang pasti, Kades akan diberitahukan hasil tersebut agar dijadikan sebagai Peraturan Desa.

Penetapan Dan Pengundangan

Setelah maksimal 15 hari sejak peraturan diberikan ke Kades dan telah dibubuhi tanda tangan Kades, peraturan tersebut resmi ditetapkan sebagai peraturan resmi. Peraturan tersebut kemudian ditulis ulang oleh Sekretaris Desa menjadi peraturan resmi dengan beberapa aturan formal. Font, kertas, dan ukuran huruf ketika membuat peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa dan harus diikuti untuk membuat peraturan tersebut.

Penyebarluasan

Tahap terakhir dari proses pembuatan peraturan untuk desa adalah penyebarluasan. Setelah peraturan diketik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di tandatangani oleh Kepala Desa, Peraturan Desa yang telah jadi kemudian disebarluaskan. Pihak BPD, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas berhak mengetahui peraturan yang telah disepakati bersama. Setelah disebarluaskan, peraturan tersebut tentu saja harus ditaati oleh semua pihak agar kehidupan masyarakat desa bisa lebih teratur dan terarah.

Related posts: